LKPD: Orde Lama (Proses Pembangunan)

Pembangunan pada masa Orde Lama

Tonggak awal pembangunan Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Dr. A.K. Gani. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun selama 10 tahun ke depan. Kerja Badan Perancang Ekonomi kemudian diperkuat dengan pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada 12 April 1947 yang diketuai oleh Mohammad Hatta. Panitia ini bertugas untuk mengumpulkan data dan mempelajari strategi pembangunan yang bisa menjadi saran bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan.

Siasat Ekonomi

Panitia Pemikir Siasat Ekonomi kemudian menghasilkan dokumen perencanaan pertama dalam sejarah pembangunan di Indonesia yang bernama “Dasar-dasar Pokok dari Plan Mengatur Ekonomi Indonesia.” Dalam perkembangannya, Panitia Pemikir Siasat Ekonomi tidak bisa bertugas optimal karena situasi politik yang tidak menentu. Meski demikian, pembangunan ekonomi negara dapat dilanjutkan oleh tiga kelembagaan, yaitu: 1. Kepanitiaan pada Kementerian Perdagangan dan Industri; 2. Dewan Perancang Negara dan Biro Perancang Negara; dan 3. Dewan Perancang Nasional (Depernas). Pada tahun 1963, Presiden Sukarno menata kembali ketiga lembaga ini dengan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hingga saat ini. Bappenas merupakan lembaga negara yang berperan penting dalam upaya perencanaan pembangunan di Indonesia.

Pembangunan Infrastruktur

Bandara Djuanda yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur dibangun pada masa pemerintahan Orde Lama sebagai bandara militer untuk mendukung mobilitas dalam kampanye pembebasan Irian Barat. Pembangunan bandara ini mengalami proses yang panjang baik dari segi pembangunan fisik maupun pembiayaannya. Selama prosesnya, Ir. Djuanda sebagai wakil perdana menteri Indonesia pada saat itu memiliki jasa yang besar bagi pembangunan bandara ini sehingga saat peresmiannya pada tanggal 12 Agustus 1964, bandara ini diberi nama Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Djuanda, yang kemudian dikenal sebagai Bandara Djuanda.

Pembangunan Jembatan Ampera yang melintasi Sungai Musi, Sumatra Selatan diinisiasi oleh pemerintah daerah setempat yang kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintahan pusat. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan pada tahun 1965. Pada saat peresmiannya, jembatan ini diberi nama Jembatan Bung Karno untuk mengenang jasa Sukarno dalam proses pembangunannya. Namun pada masa pemerintahan Orde Baru, nama jembatan ini diubah seperti yang dikenal hingga saat ini, yakni Jembatan Ampera.

Bendungan Jatiluhur terletak di Jawa Barat dan dibangun pada tahun 1957 hingga 1967. Bendungan yang menahan sungai Citarum ini memiliki tinggi 96 meter dan panjang 1,22 dengan kapasitas menampung air hingga belasan miliar meter kubik. Merupakan bendungan besar pertama yang dimiliki oleh Indonesia untuk keperluan irigasi dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Pertanyaan

1. Apa tugas Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang diketuai Moh Hatta?

2. Sebutkan beberapa infrastruktur yang dibangun pada pemerintahan Presiden Soekarno dan sebutkan kota tempat bangunan tersebut?

3. Apakah pembangunan tersebut mencerminkan kebutuhan rakyat? Jelaskan!