Pembangunan Pada Masa Orde Baru

Kebijakan Pembangunan

Upaya pembangunan nasional dijalankan Orde Baru melalui program pembangunan nasional yang dibagi ke dalam beberapa langkah strategis, yaitu sebagai berikut.

1. Pembangunan Jangka Panjang (PJP)

Rencana untuk pembangunan jangka panjang dilakukan dengan periode waktu 25 sampai 30 tahun. PJP tahap I telah dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1994.

2. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Repelita diprogram setiap lima tahun sekali dan merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang. Di bawah ini merupakan tujuan Repelita pada PJP tahap I.

Repelita I (1969—1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian.

Repelita II (1974—1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi.

Repelita III (1979—1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.

Repelita IV (1984—1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri.

Repelita V (1989—1994) menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan.

Pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan nasional tersebut berdampak pada naiknya produksi dan jasa di segala bidang, naiknya pendapatan dan kemakmuran sebagian besar rakyat Indonesia.

Selanjutnya, meningkatkan kemampuan negara dalam menghimpun dana, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti pajak, cukai, ekspor migas, dan non-migas, serta semakin bertambahnya sarana-sarana pendidikan, kesehatan, olahraga, ibadah, ekonomi, perumahan, dan lain-lain.

3. Pembangunan Tahunan

Pembangunan tahunan dilaksanakan tiap tahun sebagai rincian dari Repelita. Rencana jangka pendek ini tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai pemerintah Orde Baru mengalami kemerosotan yang memprihatinkan sejak pertengahan 1997. Indonesia mulai terkena imbas krisis moneter yang menimpa kawasan Asia Tenggara.

Adapun beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah:

1. Keluarga Berencana (KB)

Pemerintah melakukan program Keluarga Berencana (KB) untuk menekan angka pertumbuhan penduduk dan sebagai bentuk usaha untuk menyejahterakan penduduk.

Program KB  mengarahkan keluarga untuk tidak memiliki banyak anak dan lebih mementingkan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik.

Program KB ini berhasil menurunkan tingkat pertumbuhan populasi menjadi di bawah 2% sehingga mampu menekan laju pertumbuhan penduduk dengan signifikan.

2. Transmigrasi

Transmigrasi adalah program pemindahan penduduk dari suatu daerah padat ke daerah lain dalam rangka pemerataan jumlah penduduk dan peningkatan produktivitas perekonomian. 

Transmigrasi menawarkan perbaikan ekonomi bagi masyarakat dengan sumber penghidupan yang terbatas.

Dalam praktiknya, transmigrasi banyak memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau lain seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

3. Industrialisasi Pertanian

Usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dan mendorong perekonomian dilakukan dengan cara meningkatkan produksi di sektor pertanian.

Dua strategi yang dikenal luas pada program ini disebut dengan Ekstensifikasi dan Intensifikasi.

Ekstensifikasi terkait dengan usaha memperluas area pertanian dengan membuka lahan-lahan baru (Strategi ini berjalan seiring dengan program transmigrasi).

Sementara Intensifikasi terkait dengan usaha mengoptimalkan mekanisme pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna.

Program ini berhasil meningkatkan produksi hasil pertanian hingga puncaknya di pertengahan tahun 1980-an, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras atau kemampuan memenuhi kebutuhan beras secara mandiri sehingga tidak perlu mengimpor dari negara lain.

4. Pendidikan Dasar

Program pemerintah di bidang pendidikan diusahakan dengan membangun sebanyak mungkin fasilitas sekolah dan merancang berbagai kampanye untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan.

Beberapa kebijakan terkait hal ini di antaranya adalah program pembangunan gedung sekolah dasar secara meluas melalui Instruksi Presiden yang dimulai tahun 1973.

Pemberantasan Buta Huruf yang dimulai tahun 1978, serta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang dimulai tahun 1984 dan berkembang hingga Wajib Belajar 9 tahun pada 1994.

Sumber:

https://kids.grid.id/read/473940917/program-program-pemerintah-pada-masa-orde-baru-salah-satunya-keluarga-transmigrasi?page=all

REVIEW

1. Jelaskan apa yang dimaksud repelita dan fokus setiap repelita dalam pembangunan di masa orde baru!
2. Sebutkan program-program pemerintah orde baru!
3. Apa yang dimaksud Ekstensifikasi dan Intensifikasi dalam industrialisasi pertanian pada masa orde baru? 
4. Apakah industrialisasi pertanian dapat disebut berhasil?

Kebijakan Politik Orde Baru

Pemerintah Orde Baru mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Berikut ini penjelasannya:

1. Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan sebagai kekuatan sosial politik.

ABRI juga mewakili wakil di MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI sehingga kedudukannya sangat dominan. Peran ganda yang dilakukan ABRI ini dijadikan alat Orde Baru untuk mendukung pemerintahan Presiden Soeharto.

2. Pelaksanaan Pemilu 1971

Di masa orde baru, pemilu sudah diatur lewat SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu dilaksanakan 1971.

Pada masa ini, diketahui para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu partai politik, yakni golkar. Golkar menjadi pemenang pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

3. Penataran P4

Pada masa orde baru, diketahui semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila.

Dengan begitu, tujuan nasional dan cita-cita bangsa sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 bisa segera tercapai. Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) ini menjadi pelajaran di sekolah. P4 juga diterapkan kepada para pegawai negeri sipil.

4. Penyederhanaan Partai Politik

Pada masa pemerintahan orde baru, partai politik disederhanakan menjadi dua partai dan satu golongan karya.

Pertama, ada Partai Persatuan Pembangunan (PBB). Meliputi gabungan Nahdlatul Ulama, Perti, PSII, dan Parmusi.

Kedua, Partai Demokrasi Indonesia, yakni gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo.

Politik Luar Negeri Orde Baru

Politik Bebas Aktif: Indonesia kembali menjalankan politik bebas aktif yang  bebas menentukan jalan dan kebijakannya sendiri tanpa terikat pada blok atau kekuatan politik negara tertentu.

Kembali ke PBB: Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966 sebagai upaya untuk memperbaiki citra dan hubungan internasional.

Memperbaiki Hubungan: Pemerintah Orde Baru memulihkan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang sempat tegang, seperti Malaysia dan Singapura, serta mulai menjalin hubungan baik dengan negara-negara Eropa Timur, Uni Soviet, dan RRC.

Pembentukan ASEAN: Indonesia berperan aktif dalam pembentukan ASEAN pada 8 Agustus 1967 bersama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk memperkuat kerja sama regional dan persahabatan.

Kerja Sama Internasional: Indonesia memperkuat kerja sama dengan berbagai negara untuk mendapatkan modal dan bantuan demi pemulihan ekonomi. Selain itu, Indonesia juga berperan dalam KTT Nonblok dan OKI. 

Sumber:

https://bobo.grid.id/read/083970868/kebijakan-pembangunan-orde-baru-di-berbagai-bidang-materi-sejarah?page=all

REVIEW

1. Jelaskan apa yang dimaksud dwifungsi ABRI!
2. Sebutkan kebijakan politik dalam negeri orde baru!
3. Apa yang dimaksud politik luar negeri bebas aktif? 
4. Kerjasama organisasi internasional apa yang diikuti Indonesia pada masa orde baru?