Pembangunan Pada Masa Orde Baru

Kebijakan Pembangunan

Upaya pembangunan nasional dijalankan Orde Baru melalui program pembangunan nasional yang dibagi ke dalam beberapa langkah strategis, yaitu sebagai berikut.

1. Pembangunan Jangka Panjang (PJP)

Rencana untuk pembangunan jangka panjang dilakukan dengan periode waktu 25 sampai 30 tahun. PJP tahap I telah dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1994.

2. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)

Repelita diprogram setiap lima tahun sekali dan merupakan bagian dari pembangunan jangka panjang. Di bawah ini merupakan tujuan Repelita pada PJP tahap I.

Repelita I (1969—1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian.

Repelita II (1974—1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi.

Repelita III (1979—1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor.

Repelita IV (1984—1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri.

Repelita V (1989—1994) menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan.

Pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan nasional tersebut berdampak pada naiknya produksi dan jasa di segala bidang, naiknya pendapatan dan kemakmuran sebagian besar rakyat Indonesia.

Selanjutnya, meningkatkan kemampuan negara dalam menghimpun dana, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti pajak, cukai, ekspor migas, dan non-migas, serta semakin bertambahnya sarana-sarana pendidikan, kesehatan, olahraga, ibadah, ekonomi, perumahan, dan lain-lain.

3. Pembangunan Tahunan

Pembangunan tahunan dilaksanakan tiap tahun sebagai rincian dari Repelita. Rencana jangka pendek ini tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai pemerintah Orde Baru mengalami kemerosotan yang memprihatinkan sejak pertengahan 1997. Indonesia mulai terkena imbas krisis moneter yang menimpa kawasan Asia Tenggara.

Adapun beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah:

1. Keluarga Berencana (KB)

Pemerintah melakukan program Keluarga Berencana (KB) untuk menekan angka pertumbuhan penduduk dan sebagai bentuk usaha untuk menyejahterakan penduduk.

Program KB  mengarahkan keluarga untuk tidak memiliki banyak anak dan lebih mementingkan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik.

Program KB ini berhasil menurunkan tingkat pertumbuhan populasi menjadi di bawah 2% sehingga mampu menekan laju pertumbuhan penduduk dengan signifikan.

2. Transmigrasi

Transmigrasi adalah program pemindahan penduduk dari suatu daerah padat ke daerah lain dalam rangka pemerataan jumlah penduduk dan peningkatan produktivitas perekonomian. 

Transmigrasi menawarkan perbaikan ekonomi bagi masyarakat dengan sumber penghidupan yang terbatas.

Dalam praktiknya, transmigrasi banyak memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau lain seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

3. Industrialisasi Pertanian

Usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dan mendorong perekonomian dilakukan dengan cara meningkatkan produksi di sektor pertanian.

Dua strategi yang dikenal luas pada program ini disebut dengan Ekstensifikasi dan Intensifikasi.

Ekstensifikasi terkait dengan usaha memperluas area pertanian dengan membuka lahan-lahan baru (Strategi ini berjalan seiring dengan program transmigrasi).

Sementara Intensifikasi terkait dengan usaha mengoptimalkan mekanisme pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna.

Program ini berhasil meningkatkan produksi hasil pertanian hingga puncaknya di pertengahan tahun 1980-an, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras atau kemampuan memenuhi kebutuhan beras secara mandiri sehingga tidak perlu mengimpor dari negara lain.

4. Pendidikan Dasar

Program pemerintah di bidang pendidikan diusahakan dengan membangun sebanyak mungkin fasilitas sekolah dan merancang berbagai kampanye untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan.

Beberapa kebijakan terkait hal ini di antaranya adalah program pembangunan gedung sekolah dasar secara meluas melalui Instruksi Presiden yang dimulai tahun 1973.

Pemberantasan Buta Huruf yang dimulai tahun 1978, serta Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang dimulai tahun 1984 dan berkembang hingga Wajib Belajar 9 tahun pada 1994.

Sumber:

https://kids.grid.id/read/473940917/program-program-pemerintah-pada-masa-orde-baru-salah-satunya-keluarga-transmigrasi?page=all

REVIEW

1. Jelaskan apa yang dimaksud repelita dan fokus setiap repelita dalam pembangunan di masa orde baru!
2. Sebutkan program-program pemerintah orde baru!
3. Apa yang dimaksud Ekstensifikasi dan Intensifikasi dalam industrialisasi pertanian pada masa orde baru? 
4. Apakah industrialisasi pertanian dapat disebut berhasil?

Kebijakan Politik Orde Baru

Pemerintah Orde Baru mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Berikut ini penjelasannya:

1. Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan sebagai kekuatan sosial politik.

ABRI juga mewakili wakil di MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI sehingga kedudukannya sangat dominan. Peran ganda yang dilakukan ABRI ini dijadikan alat Orde Baru untuk mendukung pemerintahan Presiden Soeharto.

2. Pelaksanaan Pemilu 1971

Di masa orde baru, pemilu sudah diatur lewat SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu dilaksanakan 1971.

Pada masa ini, diketahui para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu partai politik, yakni golkar. Golkar menjadi pemenang pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

3. Penataran P4

Pada masa orde baru, diketahui semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila.

Dengan begitu, tujuan nasional dan cita-cita bangsa sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 bisa segera tercapai. Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) ini menjadi pelajaran di sekolah. P4 juga diterapkan kepada para pegawai negeri sipil.

4. Penyederhanaan Partai Politik

Pada masa pemerintahan orde baru, partai politik disederhanakan menjadi dua partai dan satu golongan karya.

Pertama, ada Partai Persatuan Pembangunan (PBB). Meliputi gabungan Nahdlatul Ulama, Perti, PSII, dan Parmusi.

Kedua, Partai Demokrasi Indonesia, yakni gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo.

Politik Luar Negeri Orde Baru

Politik Bebas Aktif: Indonesia kembali menjalankan politik bebas aktif yang  bebas menentukan jalan dan kebijakannya sendiri tanpa terikat pada blok atau kekuatan politik negara tertentu.

Kembali ke PBB: Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966 sebagai upaya untuk memperbaiki citra dan hubungan internasional.

Memperbaiki Hubungan: Pemerintah Orde Baru memulihkan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang sempat tegang, seperti Malaysia dan Singapura, serta mulai menjalin hubungan baik dengan negara-negara Eropa Timur, Uni Soviet, dan RRC.

Pembentukan ASEAN: Indonesia berperan aktif dalam pembentukan ASEAN pada 8 Agustus 1967 bersama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk memperkuat kerja sama regional dan persahabatan.

Kerja Sama Internasional: Indonesia memperkuat kerja sama dengan berbagai negara untuk mendapatkan modal dan bantuan demi pemulihan ekonomi. Selain itu, Indonesia juga berperan dalam KTT Nonblok dan OKI. 

Sumber:

https://bobo.grid.id/read/083970868/kebijakan-pembangunan-orde-baru-di-berbagai-bidang-materi-sejarah?page=all

REVIEW

1. Jelaskan apa yang dimaksud dwifungsi ABRI!
2. Sebutkan kebijakan politik dalam negeri orde baru!
3. Apa yang dimaksud politik luar negeri bebas aktif? 
4. Kerjasama organisasi internasional apa yang diikuti Indonesia pada masa orde baru?

Profil Pemerintahan Orde Baru (1)

Lahirnya Orde Baru ditandai Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari tiga tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga.

Peristiwa G30S/PKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal itu membuatnya mengeluarkan Surat Perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).

Supersemar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam Surat Perintah tersebut Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik.

Pada 21 Juni 1966, Supersemar dikukuhkan dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1996, yang berarti tidak bisa dicabut oleh Presiden Soekarno. Supersemar menyebabkan kedudukan Soekarno sebagai Presiden RI semakin tergerus, sebaliknya posisi Soeharto kian menguat.

7 Maret 1967, status Soekarno sebagai presiden seumur hidup dicabut oleh MPRS.

12 Maret 1967: Soeharto diangkat menjadi Pejabat Presiden oleh Sidang Istimewa MPRS. 

27 Maret 1968: Soeharto resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia yang kedua secara penuh oleh MPRS. 

Sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep Demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945, secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan Republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku.

Selama pemerintahan orde baru, beberapa kali terjadi pergantian wakil presiden.

·       Sri Sultan Hamengkubuwono IX: 1973–1978

·       Adam Malik: 1978–1983

·       Umar Wirahadikusumah: 1983–1988

·       Sudharmono: 1988–1993

·       Try Sutrisno: 1993–1998

·       B.J. Habibie: 1998 (sampai 21 Mei 1998) 

Dalam periode masa Orde Baru, terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela.

Setelah tiga dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Ditambah besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998.

Sumber: 

https://www.kompas.com/stori/read/2024/07/27/200000879/perjalanan-soeharto-menjadi-presiden-kedua-ri?page=2.

https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230411154233-569-936319/sejarah-singkat-orde-baru-latar-belakang-dan-penyebab-jatuhnya.

REVIEW

1. Jelaskan apa yang dimaksud supersemar!
2. Sebutkan wakil presiden yang ada pada masa orde baru!
3. Apa yang dimaksud demokrasi Pancasila?
4. Bagaimana akhir pemerintahan orde baru? Jelaskan!

LKPD: Orde Lama (Proses Pembangunan)

Pembangunan pada masa Orde Lama

Tonggak awal pembangunan Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Dr. A.K. Gani. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun selama 10 tahun ke depan. Kerja Badan Perancang Ekonomi kemudian diperkuat dengan pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada 12 April 1947 yang diketuai oleh Mohammad Hatta. Panitia ini bertugas untuk mengumpulkan data dan mempelajari strategi pembangunan yang bisa menjadi saran bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan.

Siasat Ekonomi

Panitia Pemikir Siasat Ekonomi kemudian menghasilkan dokumen perencanaan pertama dalam sejarah pembangunan di Indonesia yang bernama “Dasar-dasar Pokok dari Plan Mengatur Ekonomi Indonesia.” Dalam perkembangannya, Panitia Pemikir Siasat Ekonomi tidak bisa bertugas optimal karena situasi politik yang tidak menentu. Meski demikian, pembangunan ekonomi negara dapat dilanjutkan oleh tiga kelembagaan, yaitu: 1. Kepanitiaan pada Kementerian Perdagangan dan Industri; 2. Dewan Perancang Negara dan Biro Perancang Negara; dan 3. Dewan Perancang Nasional (Depernas). Pada tahun 1963, Presiden Sukarno menata kembali ketiga lembaga ini dengan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hingga saat ini. Bappenas merupakan lembaga negara yang berperan penting dalam upaya perencanaan pembangunan di Indonesia.

Pembangunan Infrastruktur

Bandara Djuanda yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur dibangun pada masa pemerintahan Orde Lama sebagai bandara militer untuk mendukung mobilitas dalam kampanye pembebasan Irian Barat. Pembangunan bandara ini mengalami proses yang panjang baik dari segi pembangunan fisik maupun pembiayaannya. Selama prosesnya, Ir. Djuanda sebagai wakil perdana menteri Indonesia pada saat itu memiliki jasa yang besar bagi pembangunan bandara ini sehingga saat peresmiannya pada tanggal 12 Agustus 1964, bandara ini diberi nama Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Djuanda, yang kemudian dikenal sebagai Bandara Djuanda.

Pembangunan Jembatan Ampera yang melintasi Sungai Musi, Sumatra Selatan diinisiasi oleh pemerintah daerah setempat yang kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintahan pusat. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan pada tahun 1965. Pada saat peresmiannya, jembatan ini diberi nama Jembatan Bung Karno untuk mengenang jasa Sukarno dalam proses pembangunannya. Namun pada masa pemerintahan Orde Baru, nama jembatan ini diubah seperti yang dikenal hingga saat ini, yakni Jembatan Ampera.

Bendungan Jatiluhur terletak di Jawa Barat dan dibangun pada tahun 1957 hingga 1967. Bendungan yang menahan sungai Citarum ini memiliki tinggi 96 meter dan panjang 1,22 dengan kapasitas menampung air hingga belasan miliar meter kubik. Merupakan bendungan besar pertama yang dimiliki oleh Indonesia untuk keperluan irigasi dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Pertanyaan

1. Apa tugas Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang diketuai Moh Hatta?

2. Sebutkan beberapa infrastruktur yang dibangun pada pemerintahan Presiden Soekarno dan sebutkan kota tempat bangunan tersebut?

3. Apakah pembangunan tersebut mencerminkan kebutuhan rakyat? Jelaskan!

LKPD: Orde Lama (Demokrasi Terpimpin)

Demokrasi Terpimpin

Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem pemerintahan Indonesia resmi berganti dari Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin. Sejak saat itu peran pemimpin kabinet diambil alih oleh Sukarno yang merangkap jabatan sebagai presiden dan perdana menteri.

Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.

Dekrit Presiden 

Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang dinamakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Inti Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

1. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

2. Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlangsungnya UUDS 1950

3. Pembubaran Konstituante 

Demokrasi Terpimpin berjalan berdasarkan Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan Tap MPRS No. VIII/MPRS/1965. Dekrit ini berbunyi:

”Demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom”.

Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin

1. Kekuasaan di Tangan Presiden

Sistem demokrasi terpimpin menganut asas presidensil. Asas ini mengedepankan presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Peran wakil rakyat menjadi berkurang di sistem ini. 

2. Sistem Partai Memudar

Keberadaan partai-partai politik pada masa demokrasi terpimpin tidak bertujuan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan pemerintahan, melainkan untuk menjadi penopang lembaga kepresidenan. Peran partai politik hanya akan selaras dengan keputusan presiden tanpa adanya inovasi dalam pemerintahan.

3. Dibentuk Poros Nasakom

Presiden Sukarno berhasil menyatukan berbagai unsur kekuatan politik di Indonesia dan membentuk kabinet baru yang bernama kabinet Gotong Royong. Berbagai kebijakan politik dilakukan selama masa ini di antaranya dengan mempopulerkan kampanye Nasakom. Nasakom merupakan singkatan dari nasionalis, agama dan komunis. Ini merupakan penyatuan ide Soekarno yang ingin merangkul kaum nasionalis, agamis, dan komunis di bawah naungan negara Indonesia. Padahal komunis merupakan ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sesuatu yang tidak hanya melanggar UUD 1945 tetapi juga Pancasila.

5. Kebebasan Pers Dilarang

Pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin tidak semua orang bebas menyuarakan pendapatnya. Padahal hal itu dijamin dalam UUD 1945. Pemerintah melarang kebebasan pers, siapa saja yang mengkritik pemerintah maka akan ditangkap.

Walaupun awalnya dimaksudkan untuk memperkuat persatuan nasional, praktik Demokrasi Terpimpin justru menyebabkan konsentrasi kekuasaan pada satu tangan, mengurangi fungsi lembaga legislatif, dan membatasi partisipasi rakyat dalam politik.

Ketegangan politik dan meningkatnya pengaruh PKI menimbulkan konflik internal yang memuncak pada peristiwa G30S tahun 1965, yang akhirnya menandai berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin.

Pertanyaan

1. Apa yang dikeluarkan/diberlakukan Presiden Soekarno sehingga demokrasi terpimpin diterapkan di Indonesia? Jelaskan! 

2. Bagaimana pendapat kalian terkait keputusan Presiden Soekarno yang memusatkan kekuasaan di tangannya?

3. Sebutkan ciri-ciri Demokrasi Terpimpin! 

LKPD: Orde Lama (Politik Mercusuar)

Politik Mercusuar

Pelaksanaan politik mercusuar ini erat kaitannya dengan cita-cita Presiden Soekarno yang ingin memajukan Indonesia. Berikut beberapa tujuan dari dilaksanakannya politik mercusuar pada masa Demokrasi Tahun 1959 - 1965.

1. Menjadi Penerang NEFO

Seperti namanya, kebijakan politik ini bertujuan agar Indonesia dapat menjadi mercusuar yang menerangi negara-negara NEFO (New Emerging Forces), kelompok negara-negara baru merdeka yang menentang imperialisme dan kapitalisme

2. Menggalang Kekuatan

Pasca kemerdekaan, politik mercusuar ini dijadikan sebagai jembatan untuk menggalang kekuatan dari negara-negara yang baru merdeka dan yang masih memperjuangkan kemerdekaannya.

3. Pengakuan Internasional

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya keinginan Soekarno untuk dihargai dan dihormati di kancah Internasional. Oleh karena itu, Soekarno membuat politik mercusuar dan berambisi untuk menjadi pemimpin NEFO agar Indonesia bisa lebih dikenal dan dihormati.

4. Proyek Besar

Politik mercusuar juga telah mendorong untuk munculnya berbagai proyek-proyek besar di Indonesia. Diantaranya yakni….

A. Pembangunan Hotel Indonesia

Salah satu dampak Politik Mercusuar adalah berkembangnya pariwisata Indonesia. Hal ini karena banyaknya pembangunan, seperti dibangunnya hotel bintang lima pertama di Indonesia, yaitu Hotel Indonesia.

B. Pembangunan Kompleks Olahraga Senayan

Dampak Politik Mercusuar lainnya adalah adanya pembangunan Kompleks Olahraga Senayan. Bangunan tersebut menjadi salah satu bangunan olahraga terbesar di Asia. Bahkan, Presiden Soekarno menginginkan jika Stadion Gelora Bung Karno menjadi magnet di bidang olahraga internasional.

C. Jembatan Semanggi

Dampak Politik Mercusuar selanjutnya adalah proyek Jembatan Semanggi. Pembangunan ini termasuk ke dalam bangunan monumental dan menjadi jembatan layang pertama di Indonesia.

D. Pembangunan Monas dan Gedung MPR/DPR

Dampak Politik Mercusuar lainnya adalah pembangunan Monas serta Gedung MPR/DPR. Monumen kebangkitan nasional atau Monas ini merupakan ikon dari ibu kota Indonesia.

Dampak Pelaksanaan Politik Mercusuar

Di satu sisi, pelaksanaan politik mercusuar berdampak baik bagi eksistensi Indonesia di mata dunia. Proyek-proyek yang dilaksanakan pun membuat Indonesia punya berbagai fasilitas dan monumen nasional yang dapat dinikmati hingga saat ini.

Akan tetapi politik mercusuar juga memiliki dampak negatif bagi Indonesia, bahkan sering kali dianggap merugikan bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan proyek-proyek besar tersebut membutuh uang yang tidak sedikit.

Beban anggaran negara melonjak karena proyek pembangunan tersebut hingga akhirnya terjadi krisis ekonomi. Anggaran yang membengkak itu tidak disertai dengan pendapatan yang memadai, belum lagi Indonesia baru saja bebas dari penjajah.

Politik mercusuar ini pada akhirnya hanya membuat Indonesia mengalami inflasi dan menambah utang negara. Pada dasarnya, kebijakan politik yang satu ini dibuat hanya untuk memenuhi ambisi Soekarno untuk menunjukkan Indonesia ke mata dunia

Pertanyaan

1. Mengapa Presiden Soekarno menjalankan Politik Mercusuar?

2. Politik Mercusuar berdampak pada pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebutkan  bangunan apa saja yang dibangun pada saat itu?

3. Apakah Politik Mercusuar berdampak positif atau negatif terhadap kehidupan masyarakat? 

LKPD: Orde Lama (Sistem Politik)

 

Profil Pemerintahan

Sistem Politik

Pemerintah berupaya menata sistem perpolitikan negara dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Pada masa Orde Lama, hal tersebut terlihat dari adanya berbagai perubahan terkait sistem kenegaraan seperti perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Pada masa Orde Lama, negara Indonesia menganut demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer, di mana selain memiliki presiden, Indonesia juga memiliki perdana menteri. 

Presiden berperan sebagai kepala negara, sedangkan perdana menteri berperan sebagai kepala pemerintahan. Pada sistem pemerintahan Indonesia saat itu, perdana menteri adalah kepala kabinet. Yang membawahi para menteri sekaligus bertanggung jawab terhadap presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga nama kabinet seringkali dinamakan sesuai dengan nama perdana menteri yang memimpin kabinet tersebut.

Selama masa pemerintahan Orde Lama, presiden dijabat oleh Sukarno dengan wakil presiden Mohammad Hatta (sampai tahun 1956). Sementara terdapat 10 perdana menteri yang pernah menjabat di era ini.

 

Pergantian kepemimpinan

Jika kita cermati masa jabatan di setiap periode perdana menteri dari Sutan Sjahrir hingga Djoeanda Kartawidjaja, kita dapat melihat bahwa pada masa tersebut telah terjadi pergantian kepemimpinan yang begitu cepat. 

Hal tersebut diakibatkan karena pada masa itu kondisi politik Indonesia masih berlangsung dengan kurang kondusif. Persinggungan kepentingan di antara berbagai ideologi politik kerap terjadi sehingga pemerintahan yang sedang berjalan tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang semestinya. Namun, di tengah kondisi tersebut Indonesia tetap berhasil mengadakan upaya pembangunan politik di dalam negeri dengan sukses. Melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) pertama.

Pemilu 1955

Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 merupakan Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang digelar secara nasional. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun.  Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis.Patut dicatat dan dibanggakan bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260.

Di samping itu Indonesia juga berhasil mengadakan pembangunan politik di luar negeri dengan melaksanakan konferensi besar. Untuk menyatukan kekuatan politik negara berkembang yang bernama Konferensi Asia Afrika. Hebatnya, kedua acara besar tersebut dapat diadakan di tahun yang sama, yakni pada tahun 1955.

Pertanyaan

1. Sistem pemerintahan apa yang diterapkan pada masa awal proklamasi kemerdekaan? Jelaskan sistem tersebut!
2. Mengapa sistem pemerintahan parlementer pada masa Orde Lama sering mengalami pergantian perdana menteri dalam waktu singkat?
3. Mengapa Pemilu 1955 dapat dijadikan contoh untuk penguatan demokrasi di Indonesia masa kini?

IPS Kelas 8: Kualitas Sumber Daya Manusia (1)

 Assalamu'alaikum....

Anak-anak, pekan lalu kalian sudah merangkum ya Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia (SDM)ya?

Pa Danni review ya...

Apa sih SDM itu? SDM adalah sekumpulan individu yang memiliki potensi; keahlian, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau negara. Nah kalian termasuk SDM Indonesia juga....

Nah untuk mengukur kualitas SDM ada 3 aspek utamanya....

Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi

3 aspek ini menjadi Indikator keberhasilan pembangunan manusia yang diukur dengan menggunakan Human Developmen Index ( HDI ) atau Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ).

Aspek kesehatan dinilai berdasarkan angka harapan hidup saat lahir. Hal lainnya yang menjadi perhatian adalah angka gizi buruk, ketersediaan layanan dan fasilitas kesehatan, angka stunting, gaya hidup sehat dan sanitasi atau akses air bersih.

Aspek pendidikan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah untuk orang dewasa berusia 25 tahun ke atas, dan perkiraan lama sekolah untuk anak usia sekolah. Aspek ini juga melihat angka melek huruf penduduk. 

Aspek ekonomi dilihat dari standar hidup layak yang diukur berdasarkan pendapatan nasional bruto per kapita. Pendapatan Nasional Bruto (PNB) suatu negara dibagi dengan total jumlah penduduknya, sehingga menghasilkan pendapatan rata-rata yang diperoleh setiap warga negara dalam satu tahun. Aspek lainnya yang menjadi perhatian angka pengangguran.

 

Kalian boleh melihat HDI negara-negara di dunia, dan ada di posisi berapa Indonesia ya....? Silahkan diklik ya....

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index

Kalau kamu sudah lihat....Ini klasfikasinya.

Klasifikasi Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 dibagi menurut peringkat negara sebagai berikut:

Peringkat 1 – 74 → HDI Sangat Tinggi

Peringkat 75 – 124 → HDI Tinggi

Peringkat 125 – 167 → HDI Sedang

Peringkat 168 – 193 → HDI Rendah

Kamu juga boleh melihat INDEKS HARAPAN HIDUP....(Angka yang ada menunjukan usia dimana harapan hidup penduduk sebuah negara)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_life_expectancy

Nah ini INDEKS PENDIDIKAN

https://www.datapandas.org/ranking/education-rankings-by-country

Keterangan Indeks Pendidikan

> 0,900

: Sistem pendidikan yang luar biasa

0,800 – 0,899

: Kinerja sangat baik

0,700 – 0,799:

Pengembangan pendidikan yang baik

0,500 – 0,699:

Pengembangan sedang

< 0,500:

Tantangan pendidikan yang signifikan

Ini bisa kamu lihat juga INDEKS PENDAPATAN NASIONAL BRUTO PER KAPITA.

https://id.tradingeconomics.com/country-list/gdp-per-capita

Wah ngelihat angka-angka ya....semoga gak pusing.

Review

1. Ada di peringkat berapa Singapura, Indonesia, dan Nepal dalam HDI? Apakah termasuk HDI Sangat tinggi, tinggi, sedang atau rendah masing-masing negara tersebut?

2. Ada di peringkat berapa Korea Selatan dan Indonesia dalam INDEKS HARAPAN HIDUP? Berapa usia harapan hidupnya?

3. Ada di peringkat berapa Jerman dan Indonesia dalam INDEKS Pendidikan? Bagaimana nilainya sesuai dengan tabel keterangan nilai?

IPS Kelas 7: Produksi, Distribusi dan Konsumsi

Assalamua'alaikum , anak-anak....

Pa Danni yakin kalian udah paham ya dengan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi....

Pa Danni, review ya....

Apa sih kegiatan produksi?

Kegiatan produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Tujuannya pastinya, memenuhi kebutuhan manusia, menambah nilai manfaat produk dan mendapatkan keuntungan.

Contohnya:

Penjual bakso mengolah bakso untuk dijual, baik di warung atauppun grobak

Abang ojol mengantarkan konsumen sesuai rute tujuannya.

Nah kalo kegiatan distribusi apa ya?

Kalau kegiatan distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen akhir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Tujuannya agar kegiatan produksi terus berlangsung, barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen, konsumen dapat terpenuhi kebutuhannya.

Contohnya: 

Pedagang roti keliling menjual roti hasil olahan pabrik roti ke konsumen

Aplikasi e-commerce (Lazada, shopee) mengirimkan produk melalui kurir. Pasti kamu pernah dengar ya "Paket.....!"

Nah kalo kegiatan konsumi apa dong?

Nah ini yang paling mudah. Karena pastinya kalian adalah pelaku kegiatan konsumsi alias konsumen. 

Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan.

Tujuannya memenuhi kebutuhan, menghabiskan nilai guna barang/jasa, mendapatkan kepuasan atas kebutuhan, dan mendukung proses produksi untuk terus berjalan.

Contohnya:

1. Seorang anak membeli es krim di warung

2. Ayah bunda kalian membayar tagihan provider internet karena menggunakan jasa wifi

REVIEW

1. Lengkapi Tabel di bawah ya...

2. Studi Kasus

Bacalah kasus berikut:
“Sebuah UMKM roti memproduksi 500 roti per hari. Roti tersebut dikirim ke berbagai warung dan dijual melalui pengecer keliling. Masyarakat kemudian membeli roti tersebut untuk dikonsumsi.”

• Identifikasi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dari kasus di atas!

• Buatlah bagan alur kegiatan ekonomi dari produsen hingga konsumen!