Kebijakan Politik Orde Baru

Pemerintah Orde Baru mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Berikut ini penjelasannya:

1. Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan sebagai kekuatan sosial politik.

ABRI juga mewakili wakil di MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI sehingga kedudukannya sangat dominan. Peran ganda yang dilakukan ABRI ini dijadikan alat Orde Baru untuk mendukung pemerintahan Presiden Soeharto.

2. Pelaksanaan Pemilu 1971

Di masa orde baru, pemilu sudah diatur lewat SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu dilaksanakan 1971.

Pada masa ini, diketahui para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu partai politik, yakni golkar. Golkar menjadi pemenang pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

3. Penataran P4

Pada masa orde baru, diketahui semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila.

Dengan begitu, tujuan nasional dan cita-cita bangsa sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 bisa segera tercapai. Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) ini menjadi pelajaran di sekolah. P4 juga diterapkan kepada para pegawai negeri sipil.

4. Penyederhanaan Partai Politik

Pada masa pemerintahan orde baru, partai politik disederhanakan menjadi dua partai dan satu golongan karya.

Pertama, ada Partai Persatuan Pembangunan (PBB). Meliputi gabungan Nahdlatul Ulama, Perti, PSII, dan Parmusi.

Kedua, Partai Demokrasi Indonesia, yakni gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo.

Politik Luar Negeri Orde Baru

Politik Bebas Aktif: Indonesia kembali menjalankan politik bebas aktif yang  bebas menentukan jalan dan kebijakannya sendiri tanpa terikat pada blok atau kekuatan politik negara tertentu.

Kembali ke PBB: Indonesia resmi kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966 sebagai upaya untuk memperbaiki citra dan hubungan internasional.

Memperbaiki Hubungan: Pemerintah Orde Baru memulihkan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang sempat tegang, seperti Malaysia dan Singapura, serta mulai menjalin hubungan baik dengan negara-negara Eropa Timur, Uni Soviet, dan RRC.

Pembentukan ASEAN: Indonesia berperan aktif dalam pembentukan ASEAN pada 8 Agustus 1967 bersama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk memperkuat kerja sama regional dan persahabatan.

Kerja Sama Internasional: Indonesia memperkuat kerja sama dengan berbagai negara untuk mendapatkan modal dan bantuan demi pemulihan ekonomi. Selain itu, Indonesia juga berperan dalam KTT Nonblok dan OKI. 

Sumber:

https://bobo.grid.id/read/083970868/kebijakan-pembangunan-orde-baru-di-berbagai-bidang-materi-sejarah?page=all

REVIEW

1. Jelaskan apa yang dimaksud dwifungsi ABRI!
2. Sebutkan kebijakan politik dalam negeri orde baru!
3. Apa yang dimaksud politik luar negeri bebas aktif? 
4. Kerjasama organisasi internasional apa yang diikuti Indonesia pada masa orde baru?

Profil Pemerintahan Orde Baru (1)

Lahirnya Orde Baru ditandai Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari tiga tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga.

Peristiwa G30S/PKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal itu membuatnya mengeluarkan Surat Perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).

Supersemar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam Surat Perintah tersebut Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik.

Pada 21 Juni 1966, Supersemar dikukuhkan dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1996, yang berarti tidak bisa dicabut oleh Presiden Soekarno. Supersemar menyebabkan kedudukan Soekarno sebagai Presiden RI semakin tergerus, sebaliknya posisi Soeharto kian menguat.

7 Maret 1967, status Soekarno sebagai presiden seumur hidup dicabut oleh MPRS.

12 Maret 1967: Soeharto diangkat menjadi Pejabat Presiden oleh Sidang Istimewa MPRS. 

27 Maret 1968: Soeharto resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia yang kedua secara penuh oleh MPRS. 

Sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep Demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945, secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan Republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku.

Selama pemerintahan orde baru, beberapa kali terjadi pergantian wakil presiden.

·       Sri Sultan Hamengkubuwono IX: 1973–1978

·       Adam Malik: 1978–1983

·       Umar Wirahadikusumah: 1983–1988

·       Sudharmono: 1988–1993

·       Try Sutrisno: 1993–1998

·       B.J. Habibie: 1998 (sampai 21 Mei 1998) 

Dalam periode masa Orde Baru, terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela.

Setelah tiga dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Ditambah besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998.

Sumber: 

https://www.kompas.com/stori/read/2024/07/27/200000879/perjalanan-soeharto-menjadi-presiden-kedua-ri?page=2.

https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230411154233-569-936319/sejarah-singkat-orde-baru-latar-belakang-dan-penyebab-jatuhnya.

REVIEW

1. Jelaskan apa yang dimaksud supersemar!
2. Sebutkan wakil presiden yang ada pada masa orde baru!
3. Apa yang dimaksud demokrasi Pancasila?
4. Bagaimana akhir pemerintahan orde baru? Jelaskan!