LKPD: Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Lama (Proses Pembangunan)

Pembangunan pada masa Orde Lama

Tonggak awal pembangunan Orde Lama dimulai dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Dr. A.K. Gani. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun selama 10 tahun ke depan. Kerja Badan Perancang Ekonomi kemudian diperkuat dengan pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada 12 April 1947 yang diketuai oleh Mohammad Hatta. Panitia ini bertugas untuk mengumpulkan data dan mempelajari strategi pembangunan yang bisa menjadi saran bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan.

Siasat Ekonomi

Panitia Pemikir Siasat Ekonomi kemudian menghasilkan dokumen perencanaan pertama dalam sejarah pembangunan di Indonesia yang bernama “Dasar-dasar Pokok dari Plan Mengatur Ekonomi Indonesia.” Dalam perkembangannya, Panitia Pemikir Siasat Ekonomi tidak bisa bertugas optimal karena situasi politik yang tidak menentu. Meski demikian, pembangunan ekonomi negara dapat dilanjutkan oleh tiga kelembagaan, yaitu: 1. Kepanitiaan pada Kementerian Perdagangan dan Industri; 2. Dewan Perancang Negara dan Biro Perancang Negara; dan 3. Dewan Perancang Nasional (Depernas). Pada tahun 1963, Presiden Sukarno menata kembali ketiga lembaga ini dengan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hingga saat ini. Bappenas merupakan lembaga negara yang berperan penting dalam upaya perencanaan pembangunan di Indonesia.

Pembangunan Infrastruktur

Bandara Djuanda yang berada di Sidoarjo, Jawa Timur dibangun pada masa pemerintahan Orde Lama sebagai bandara militer untuk mendukung mobilitas dalam kampanye pembebasan Irian Barat. Pembangunan bandara ini mengalami proses yang panjang baik dari segi pembangunan fisik maupun pembiayaannya. Selama prosesnya, Ir. Djuanda sebagai wakil perdanamenteri Indonesia pada saat itu memiliki jasa yang besar bagi pembangunan bandara ini sehingga saat peresmiannya pada tanggal 12 Agustus 1964, bandara ini diberi nama Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Djuanda, yang kemudian dikenal sebagai Bandara Djuanda.

Pembangunan Jembatan Ampera yang melintasi Sungai Musi, Sumatra Selatan diinisiasi oleh pemerintah daerah setempat yang kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintahan pusat. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan pada tahun 1965. Pada saat peresmiannya, jembatan ini diberi nama Jembatan Bung Karno untuk mengenang jasa Sukarno dalam proses pembangunannya. Namun pada masa pemerintahan Orde Baru, nama jembatan ini diubah seperti yang dikenal hingga saat ini, yakni Jembatan Ampera.

Bendungan Jatiluhur terletak di Jawa Barat dan dibangun pada tahun 1957 hingga 1967. Bendungan yang menahan sungai Citarum ini memiliki tinggi 96 meter dan panjang 1,22 dengan kapasitas menampung air hingga belasan miliar meter kubik. Merupakan bendungan besar pertama yang dimiliki oleh Indonesia untuk keperluan irigasi dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Pertanyaan

1. Apa tugas Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang diketuai Moh Hatta?

2. Sebutkan beberapa infrastruktur yang dibangun pada pemerintahan Presiden Soekarno dan sebutkan kota tempat bangunan tersebut?

3. Apakah pembangunan tersebut mencerminkan kebutuhan rakyat, atau lebih sekendar simbolik dan pencitraan politik? Jelaskan!

LKPD: Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Lama (Demokrasi Terpimpin)

Demokrasi Terpimpin

Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem pemerintahan Indonesia resmi berganti dari Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin. Sejak saat itu peran pemimpin kabinet diambil alih oleh Sukarno yang merangkap jabatan sebagai presiden dan perdana menteri.

Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.

Dekrit Presiden 

Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekrit yang dinamakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Inti Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

1. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

2. Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlangsungnya UUDS 1950

3. Pembubaran Konstituante 

Demokrasi Terpimpin berjalan berdasarkan Dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dan Tap MPRS No. VIII/MPRS/1965. Dekrit ini berbunyi:

”Demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom”.

Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin

1. Kekuasaan di Tangan Presiden

Sistem demokrasi terpimpin menganut asas presidensil. Asas ini mengedepankan presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Peran wakil rakyat menjadi berkurang di sistem ini. 

2. Sistem Partai Memudar

Keberadaan partai-partai politik pada masa demokrasi terpimpin tidak bertujuan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan pemerintahan, melainkan untuk menjadi elemen penopang dalam proses pemerintahan lembaga kepresidenan. Peran partai politik hanya akan selaras dengan keputusan presiden tanpa adanya inovasi dalam pergerakan pemerintahan.

3. Dibentuk Poros Nasakom

Presiden Sukarno berhasil menyatukan berbagai unsur kekuatan politik di Indonesia dan membentuk kabinet baru yang bernama kabinet Gotong Royong. Berbagai kebijakan politik dilakukan selama masa ini di antaranya dengan mempopulerkan kampanye Nasakom. Nasakom merupakan singkatan dari nasionalis dan komunis. Ini merupakan penyatuan ide Soekarno yang ingin merangkul kaum nasionalis dan komunis di bawah naungan negara Indonesia. Padahal komunis merupakan ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sesuatu yang tidak hanya melanggar UUD 1945 tetapi juga Pancasila.

5. Kebebasan Pers Dilarang

Pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin tidak semua orang bebas menyuarakan pendapatnya. Padahal hal itu dijamin dalam UUD 1945. Pemerintah melarang kebebasan pers, siapa saja yang mengkritik pemerintah maka akan ditangkap.

Walaupun awalnya dimaksudkan untuk memperkuat persatuan nasional, praktik Demokrasi Terpimpin justru menyebabkan konsentrasi kekuasaan pada satu tangan, mengurangi fungsi lembaga legislatif, dan membatasi partisipasi rakyat dalam politik.

Ketegangan politik dan meningkatnya pengaruh PKI menimbulkan konflik internal yang memuncak pada peristiwa G30S tahun 1965, yang akhirnya menandai berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin.

Pertanyaan

1. Bagaimana awal demokrasi terpimpin diterapkan di Indonesia? Jelaskan! 

2. Bagaimana pendapat kalian terkait keputusan Presiden Soekarno yang memusatkan kekuasaan di tangannya?

3. Sebutkan ciri-ciri Demokrasi Terpimpin! Apakah Demokrasi Terpimpin berpengaruh positif bagi kehidupan masyarakat? Jelaskan!

LKPD: Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Lama (Politik Mercusuar)

Politik Mercusuar

Pelaksanaan politik mercusuar ini erat kaitannya dengan cita-cita Presiden Soekarno yang ingin memajukan Indonesia. Berikut beberapa tujuan dari dilaksanakannya politik mercusuar yang dilansir dari artikel Pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia Pada Masa Demokrasi Tahun 1959 - 1965 karya Neti Suzana.

1. Menjadi Penerang NEFO

Seperti namanya, kebijakan politik ini bertujuan agar Indonesia dapat menjadi mercusuar yang menerangi negara-negara NEFO (New Emerging Forces), kelompok negara-negara baru merdeka yang menentang imperialisme dan kapitalisme

2. Menggalang Kekuatan

Pasca kemerdekaan, politik mercusuar ini dijadikan sebagai jembatan untuk menggalang kekuatan dari negara-negara yang baru merdeka dan yang masih memperjuangkan kemerdekaannya.

3. Pengakuan Internasional

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya keinginan Soekarno untuk dihargai dan dihormati di kancah Internasional. Oleh karena itu, Soekarno membuat politik mercusuar dan berambisi untuk menjadi pemimpin NEFO agar Indonesia bisa lebih dikenal dan dihormati.

4. Proyek Besar

Politik mercusuar juga telah mendorong untuk munculnya berbagai proyek-proyek besar di Indonesia. Diantaranya yakni….

A. Pembangunan Hotel Indonesia

Salah satu dampak Politik Mercusuar adalah berkembangnya pariwisata Indonesia. Hal ini karena banyaknya pembangunan, seperti dibangunnya hotel bintang lima pertama di Indonesia, yaitu Hotel Indonesia.

B. Pembangunan Kompleks Olahraga Senayan

Dampak Politik Mercusuar lainnya adalah adanya pembangunan Kompleks Olahraga Senayan. Bangunan tersebut menjadi salah satu bangunan olahraga terbesar di Asia. Bahkan, Presiden Soekarno menginginkan jika Stadion Gelora Bung Karno menjadi magnet di bidang olahraga internasional.

C. Jembatan Semanggi

Dampak Politik Mercusuar selanjutnya adalah proyek Jembatan Semanggi. Pembangunan ini termasuk ke dalam bangunan monumental dan menjadi jembatan layang pertama di Indonesia.

D. Pembangunan Monas dan Gedung MPR/DPR

Dampak Politik Mercusuar lainnya adalah pembangunan Monas serta Gedung MPR/DPR. Monumen kebangkitan nasional atau Monas ini merupakan ikon dari ibu kota Indonesia.

Dampak Pelaksanaan Politik Mercusuar

Di satu sisi, pelaksanaan politik mercusuar berdampak baik bagi eksistensi Indonesia di mata dunia. Proyek-proyek yang dilaksanakan pun membuat Indonesia punya berbagai fasilitas dan monumen nasional yang dapat dinikmati hingga saat ini.

Akan tetapi politik mercusuar juga memiliki dampak negatif bagi Indonesia, bahkan sering kali dianggap merugikan bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan proyek-proyek besar tersebut membutuh uang yang tidak sedikit.

Beban anggaran negara melonjak karena proyek pembangunan tersebut hingga akhirnya terjadi krisis ekonomi. Anggaran yang membengkak itu tidak disertai dengan pendapatan yang memadai, belum lagi Indonesia baru saja bebas dari penjajah.

Politik mercusuar ini pada akhirnya hanya membuat Indonesia mengalami inflasi dan menambah utang negara. Pada dasarnya, kebijakan politik yang satu ini dibuat hanya untuk memenuhi ambisi Soekarno untuk menunjukkan Indonesia ke mata dunia

Pertanyaan

1. Mengapa Presiden Soekarno menjalankan Politik Mercusar?

2. Poltik Mercusuar berdampak pada pembangunana infrastruktur di Indonesia. Sebutkan  bangunan apa saja yang dibangun pada saat itu?

3. Apakah Politik Mercusuar berdampak positif atau negatif terhadap pembangunan? Manakah yang lebih dominan? Apa pelajaran yang bisa kalian ambil dihubungkan dengan pembangunan nasional masa sekarang?

LKPD: Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Lama (Sistem Politik)

 

Profil Pemerintahan

Sistem Politik

Pemerintah berupaya menata sistem perpolitikan negara dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Pada masa Orde Lama, hal tersebut terlihat dari adanya berbagai perubahan terkait sistem kenegaraan seperti perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Pada masa Orde Lama, negara Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer di mana selain memiliki presiden, Indonesia juga memiliki perdana menteri. 

Presiden berperan sebagai kepala negara sementara perdana menteri berperan sebagai kepala pemerintahan. Pada sistem pemerintahan Indonesia saat itu, perdana menteri adalah kepala kabinet. Yang membawahi para menteri sekaligus bertanggung jawab terhadap presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga nama kabinet seringkali dinamakan sesuai dengan nama perdana menteri yang memimpin kabinet tersebut.

Selama masa pemerintahan Orde Lama, presiden dijabat oleh Sukarno dengan wakil presiden Mohammad Hatta (sampai tahun 1956). Sementara terdapat 10 perdana menteri yang pernah menjabat di era ini.

 

Pergantian kepemimpinan

Jika kita cermati masa jabatan di setiap periode perdana menteri dari Sutan Sjahrir hingga Djoeanda Kartawidjaja, kita dapat melihat bahwa pada masa tersebut telah terjadi pergantian kepemimpinan yang begitu cepat. Hal tersebut diakibatkan karena pada masa itu kondisi politik Indonesia masih berlangsung dengan kurang kondusif. Persinggungan kepentingan di antara berbagai ideologi politik kerap terjadi sehingga pemerintahan yang sedang berjalan tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang semestinya. Namun, di tengah kondisi tersebut Indonesia tetap berhasil mengadakan upaya pembangunan politik di dalam negeri dengan sukses. Melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) pertama.

Pemilu 1955

Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 merupakan Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang digelar secara nasional. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun.  Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis.Patut dicatat dan dibanggakan bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260.

Di samping itu Indonesia juga berhasil mengadakan pembangunan politik di luar negeri dengan melaksanakan konferensi besar. Untuk menyatukan kekuatan politik negara berkembang yang bernama Konferensi Asia Afrika. Hebatnya, kedua acara besar tersebut dapat diadakan di tahun yang sama, yakni pada tahun 1955.

Pertanyaan

1. Sistem pemerintahan apa yang diterapkan pada masa awal proklamasi kemerdekaan? Jelaskan sistem tersebut!
2. Mengapa sistem pemerintahan parlementer pada masa Orde Lama sering mengalami pergantian perdana menteri dalam waktu singkat?
3. Mengapa Pemilu 1955 dapat dijadikan contoh untuk penguatan demokrasi di Indonesia masa kini?